ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NOMOR 1654/PDT.G/2025/PA.TNG TENTANG CERAI TALAK DENGAN KESEPAKATAN MEDIASI
DOI:
https://doi.org/10.17605/1cs1ws59Abstract
The process of resolving divorce cases not only concerns the dissolution of the marital bond but also has implications for civil rights. This study analyzes the Tangerang Religious Court Decision Number 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng, which granted a talak divorce petition based on a mediation agreement reached between the Petitioner and the Respondent regarding post-divorce rights. The research focuses on the validity of the partially successful mediation agreement, the judge's legal reasoning, and the juridical implications of incorporating this agreement into the final ruling. The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and case analysis. The findings indicate that the judge carefully considered the formal and material requirements of the mediation agreement in accordance with Articles 1320 and 1337 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), and integrated them into the operative section of the judgment. The agreement is binding on the parties and possesses executory legal force. This decision reflects the court's endeavor to resolve divorce cases comprehensively while taking into account the interests of both parties and their children.
References
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.
Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023.
Buku dan Jurnal
Harahap, M. Y. (2021). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Mardani. (2020). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Mertokusumo, S. (2020). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Rofiq, A. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Putusan Pengadilan
Pengadilan Agama Tangerang. (2025). Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng tanggal 21 Oktober 2025 tentang Cerai Talak antara Khoirul Anam melawan Agestiyana.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 EKOSSISTEM : Islamic Economics, Banking, Law, System
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
